Hasil Kajian Proyeksi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021-2023

Mohzana, Zana and Muh. Fahrurrozi, ozi and Hartini, tini and Abdullah, adk (2021) Hasil Kajian Proyeksi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021-2023. In: Hasil Kajian Proyeksi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021-2023. Hamzanwadi Press, Selong Lombok Timur, pp. 1-51. ISBN 9786239486099

[img] Text
8 HASIL KAJIAN PROYEKSI PENINGKATAN IPM LOMBOK TIMUR 2021-2023.pdf

Download (1MB)
[img] Text
8 HASIL KAJIAN PROYEKSI PENINGKATAN IPM LOMBOK TIMUR 2021-2023.pdf

Download (1MB)
[img] Text
8 HASIL KAJIAN PROYEKSI PENINGKATAN IPM LOMBOK TIMUR 2021-2023.pdf

Download (1MB)

Abstract

Kajian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa setiap satuan kerja dan lembaga mandiri di Kabupaten Lombok Timur harus berupaya untuk mengerahkan potensi dan sumber daya yang dimiliki dalam rangka pencapaian pembangunan IPM. Namun demikian, berdasarkan data yang ada bahwa pencapaian IPM Kabupaten Lombok Timur tahun 2019 pada kategori sedang dan berada pada urutan ke- 9 (sembilan) dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Capaian IPM ini berpeluang turun atau disalip oleh Kabupaten lainnya jika tidak ada upaya sistematis untuk meningkatkannya. Jika dilihat dari masing-masing komposit penyumbang pencapaian IPM, maka indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) dan indeks Pengeluaran harus menjadi fokus perhatian karena pencapaian kedua indeks tersebut berada pada urutan terendah dalam menyumbang pencapaian IPM. Atas dasar itulah, kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) mengetahui faktor utama penyebab rendahnya progresivitas peningkatan IPM di Kabupaten Lombok Timur, (2) menganalisis proyeksi IPM Kabupaten Lombok Timur berdasarkan progresivitas (3) merancang strategi peningkatan progresivitas IPM di Kabupaten Lombok Timur tahun 2021-2023. Secara metodologis, pembuktian terhadap tujuan kajian tersebut dilakukan melalui survey dengan memanfaatkan data simulasi Monte Carlo. Tahapannya, yaitu: (1) membuat distribusi kemungkinan untuk variabel penting, (2) membangun distribusi kemungkinan kumulatif untuk tiap‐tiap variabel di tahap pertama, (3) menentukan interval angka random untuk tiap variabel, (4) membuat angka random, dan (5) membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Berdasarkan data simulasi itu dapat dibangkitkan bilangan acak. Hasil simulasi selanjutnya dianalisis menggunakan statistik deskriptif, regresi sederhan dan ganda, serta analisis kebijakan. Hasil kajian menunjukkan sebagai berikut: (1) pembangunan manusia di Kabupaten Lombok Timur terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 65,35 tahun 2018 menjadi 66,23 pada tahun 2019 atau meningkat 0,88 poin, bahkan peningkatan ini diatas pertumbuhan IPM NTB dan Nasional; (2) IPM Lombok Timur dapat diprediksi dari peningkatan keempat variabel pembentuknya, yaitu indeks Angka Harapan Hidup (AHH), Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS), indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Indeks Pengeluaran. Dengan menggunakan trend data dari 2015 sampai 2019, maka trend kenaikan untuk indeks AHH sebesar 0,327, indeks HLS sebesar 0,114, indeks RLS sebesar 0,336 dan indeks Pengeluaran 0,231. (3) Hasil uji statistik menggunakan data simulasi Monte Carlo menunjukkan keempat variabel pembentuk IPM bepengaruh positif terhadap IPM Lombok Timur, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Persamaan regresi keempat indeks pembentuk IPM adalah Y=-0.002+0.327 X_1+0.114 X_2+0.336 X_3+0.231 X_4. (4) Berdasarkan hasil analisis data di atas maka dari keempat indikator terlihat HLS dan Pengeluaran merupakan indikator-indikator yang rendah kontribusinya terhadap progresivitas IPM Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan hasil tersebut, maka ada beberapa rekomendasi: (1) Semua tingkatan pemerintah, tentu menempatkan peningkatan kualitas SDM yang ditunjukkan oleh IPM sebagai sasaran pokoknya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa semua OPD dan Lembaga Mandiri seharusnya mengembangkan program dan kegiatan dengan mengacu pada upaya peningkatan keempat indikator IPM (AHH, HLS, RLS dan Pengeluaran). Artinya bahwa seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki dioptimalkan untuk menunjang pencapaian IPM di Kabupaten Lombok Timur, (2) Percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan melalui penyetaraan paket A, B, dan C. Penyetaraan menjadi kebijakan afirmatif bagi tenaga kerja yang belum berijazah. Tentu saja berimplikasi pada penyediaan pendidikan non formal yang memadai, seperti: kurikulum, bahan ajar, instruktur, sarana prasarana, pembiayaan, dan raw input lainnya. Kebijakan ini tentu tidak mudah, mengingat inputnya adalah penduduk yang sudah bekerja tetapi tidak tamat SD. Tantangan utama adalah memobilisasi masyarakat untuk kembali masuk sekolah. Oleh karenanya, pembentukan wadah dalam bentuk kelompok belajar menjadi alternatif yang sangat baik yang tidak harus formal berada dalam kelas belajar, (3) Pengembangan homeschooling menjadi alternatif untuk wilayah-wilayah yang secara geografis termarginalkan seperti wilayah terasing, terpencil, terisolir. Terkuaknya kasus banyak penduduk tidak tamat SD, anak putus dan atau tidak sekolah, banyak tersebar di daerah kategori terpencil, maka tawaran pengembangan Homeschooling menjadi alternatif, (4) Beberapa kebijakan atau solusi yang dapat dilkukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menyelesaikan angka DO (1) Pengembangan sistem pendataan berbasis Masyarakat; (2) Meminimalkan Indikator Mutu Pendidikan di daerah Khusus; (3) Mengoptimalkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); (4) Pengembangan pendidikan bermuatan life skill berbasis potensi lokal; (5) Optimalisasi Sistem Pemberian Beasiswa Bagi Masyarakat Miskin; (6) Pengembangan kemitraan sekolah dengan masyarakat dalam pembelajaran; (7) Revitalaisasi nilai-nilai dalam masyarakat. Untuk jangka panjang, pendidikan tidak lagi dilihat secara parsial atau terpisah dengan bidang lainnya. Masalah penduduk tidak tamat SD/Sederajat, anak tidak/putus sekolah dan warga buta aksara harus menjadi tanggung jawab bersama termasuk pemerintah desa. Oleh karenanya, penyelesaiannya diaktualisasikan sebagai gerakan bersama berbasis desa yang melibatkan semua elemen masyarakat dengan memanfaatkan nilai kearifan lokal masyarakat. Dalam gerakan tersebut, keberadaan penduduk tidak berijazah, anak tidak/putus sekolah dan buta aksara akan dipandang sebagai suatu ”aib” yang harus dihapus bersama-sama. Salah satu instrumen gerakan tersebut adalah “Pengembangan Pendidikan berbasis Kearifan Lokal”

Item Type: Book Section
Subjects: Sosial dan Ekonomi > Kebijakan Ekonomi
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi > Pendidikan Ekonomi
Depositing User: Dr. Muh. Fahrurrozi
Date Deposited: 17 Jun 2021 06:33
Last Modified: 17 Jun 2021 06:33
URI: http://eprints.hamzanwadi.ac.id/id/eprint/4542

Actions (login required)

View Item View Item